Rabu, 09 Desember 2009

BHINEKA SISTEM EKONOMI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN di INDONESIA

Oleh: Muhammad Baiquni Syihab


Ragam sistem ekonomi yang disampaikan kepada anak didik di bangku sekolah dalam kurikulum pendidikan di Indonesia hanyalah terdiri dari empat sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang sama sekali tidak bersinggungan dengan sistem kenegaraan, sistem ini lebih dominan diatur oleh regulasi adat.[1] sehingga sistem ekonomi ini bukan sistem ekonomi yang termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Sebab regulasi adat akan selalu berada dalam kekuasaan regulasi pemerintah.

Sistem Ekonomi Pasar
Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Karakteristiknya sistemnya adalah sebagai berikut:[2]

a. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
b. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya
c. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
d. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar
e. Persaingan dilakukan secara bebas, dan
f. Peranan modal sangat vital

Pandangan ekonomi Adam Smith (1723-1790) yang terkenal adalah agar pemerintah meminimalkan atau bahkan menghilangkan campur tangannya dalam perekonomian (laissez faire laissez passer), sebab perekonomian akan sendirinya diatur oleh tangan yang tidak kelihatan (invisible hand).[3]

Sistem ekonomi pasar disebut juga dengan system ekonomi kapitalisme. Istilah Kapitalisme pertama kali diperkenalkan pada abad 19 oleh Karl Marx, sebab Kapitalisme bertumpu pada modal besar dan kebebasan berusaha.[4]

Kapitalisme memiliki beberapa aliran, dan aliran Smith adalah aliran Klasik. JM. Keynes berbeda aliran dengan Smith, namun demikian Keynes tetap berada dalam idiologi ekonomi Kapitalisme, sebab keduanya sama-sama berfaham agar peran pemerintah dalam perekonomian diminimalkan, bahkan harus dihapuskan. Pandangan Keynes yang membedakannya dengan Smith adalah, bahwa campur tangan pemerintah dibutuhkan ketika perekonomian tidak berjalan lagi sesuai harapan. Menurut Keynes, keseimbangan dan full employment yang akan tercipta melalui invisible hand memerlukan waktu yang sangat panjang, maka sebelum keseimbangan itu tercipta manusia akan lebih dulu menyusul ajalnya. Maka, ketika perekonomian telah lancar kembali, menurut Keynes campur tangan pemerintah agar segera kembali dihapuskan.[5]

Sistem distribusi ekonomi Kapitalisme menurut ekonom Klasik adalah, setiap manusia menyediakan dagangannya (barang dan jasa) untuk dijual. Seorang petani menyediakan hasil tanahnya, seorang pengusaha industri menyediakan barang hasil produksi pabriknya. Adapun orang yang tidak punya tanah ataupun modal, dia menyediakan tenaga pikiran atau tenaga tubuhnya. Semua yang disediakan itu, dijual di pasar sesuai dengan hukum persediaan dan permintaan (supply and demand), maka harga masing ditentukan dengan ukuran tertariknya pembeli kepada barang atau jasa tadi. Artinya, distribusi dalam ekonomi pasar ditentukan oleh masing-masing individu manusia.[6]

Menurut pandangan peneliti, walaupun dalam ekonomi pasar (kapitalisme) terdiri dari berbagai macam aliran ekonomi, namun mereka tetap memiliki satu ide yaitu meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Perbedaan pandangan diantara aliran ekonomi dalam ekonomi pasar bisa dikelompokkan dalam dua aliran besar, yaitu aliran Klasik dengan pengikutnya Neoklasik, Monetaris, sisi penawaran dan Ratex, sedangkan kelompok lainnya adalah Keynesian. Keduanya hanya berbeda pandangan dalam hal kapan waktu campur tangan pemerintah dalam perekonomian tersebut dibutuhkan. Aliran-aliran ekonomi pasca Keynes inilah yang kemudian disebut sebagai aliran neoliberalisme.

Sistem Ekonomi Komando
Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dengan karakteristiknya sistem ekonominya sebagai berikut:[7]

a. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
b. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
c. Hak milik perorangan tidak diakui

Sistem ekonomi yang diprakarsai oleh Karl Marx (1818-1883) ini adalah sistem ekonomi yang lahir sebagai solusi alternatif dari sistem ekonomi pasar. Menurut Marx, sistem ekonomi pasar hanya akan melahirkan dua kutub kelompok manusia, yaitu borjuis (bangsawan pemilik modal) dan proletar (buruh). Harga buruh akan semakin rendah sehingga pada akhirnya kaum pemilik modal yang akan menentukan keberlangsungan hidup kaum buruh, sebab jumlah mereka (kaum buruh) lebih banyak dan terus bertambah banyak, berbanding terbalik dengan kaum borjuis yang jumlah mereka semakin sedikit karena tereliminasi dalam persaingan ekonomi sesama borjuis. Inilah yang diamaksud Marx sebagai teori kelas, sehingga Marx dalam sistem ekonomi komandonya ini menghapuskan kepemilikan individu dalam segala hal, baik barang faktor-faktor produksi maupun bukan.[8]

Marx memetakan materialisme kedalam materialisme histories dan materialisme dialektis. Materialisme histories merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah (economic interpretation of history), kata historis ditempatkan Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud adalah mengacu pada benda sebagai kenyataan yang pokok. Berkaitan dengan materialisme dialektis, jika para penganut filsafat idealisme yang sebelum dan sezamannya menilai bahwa dialektika hanya dapat diterapkan di dalam dunia abstrak, maka Marx menyatakan bahwa dialektika terjadinya di dunia nyata atau dunia materi.[9]
 
Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi Sosialisme, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari satu abad bagi Sosialisme, yang mulanya hanya sebuah gagasan ekonomi Karl Marx dalam buku monumentalnya Das Kapital, berubah menjadi kekuatan politik yang secara penuh menjalankan ekonomi Sosialisme.[10]

Uni Sovyet merupakan kekuatan politik yang merupakan negara pertama yang mengamalkan sosialisme. Vladimir Ilyich Lenin adalah kepala negara pertamanya. Buku panduan para pejuang sosialisme (Bolsyewik) merebut kekuasaan dari pemerintah sebelumnya juga menggunakan Manifestio Komunis (Communist Manifesto) karangan Marx dan Engels. Salah satu tulisan dalam buku tersebut berbunyi: “Buatlah kelas penguasa gemetar dengan revolusi kaum Komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan apa-apa kecuali rantai yang membelenggunya. Mereka memiliki dunia ini. Mereka akan menang. Wahai buruh seluruh dunia, bersatulah”.[11]

Kekuatan ekonomi Sosialisme, ternyata sekaligus merupakan kelemahan sistem ekonomi ini. Kekuatan itu adalah tidak adanya kepemilikan individu terhadap faktor-faktor produksi, yang berarti persamaan pendapatan yang dikomandoi oleh pemerintah. Kelemahan yang menjadi persoalan bagi ekonomi sosialisme adalah kaum petani. Mereka (kaum petani) tidak pernah tertarik dengan teori-teori Marx. “Daerah kota sedang menderita kelaparan, para petani menolak menghasilkan pangan lebih dari yang mereka butuhkan tanpa keuntungan yang mereka peroleh. Kali ini mereka telah memukul kita”, ujar Lenin kepada para pemimpin Bolsyewik.[12]

Sistem Ekonomi Campuran
Sebagian besar negara, baik Amerika Serikat maupun Inggris pada dasarnya melaksanakan ekonomi campuran. Tidak ada satu pun negara didunia ini yang secara tegas menganut satu diantara dua sistem ekonomi ekstrim tersebut. Kecenderungan saat ini adalah adanya sistem ekonomi campuran (mixed ekonomiy), yaitu mengambil sebagian unsur-unsur pasar, komando dan tradisional.[13] Karakteristik sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut:

a. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
b. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
c. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
d. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.

Menurut Ali Yamin, pakar ekonomi fakultas ekonomi universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, juga menilai Indonesia lebih tepat menganut sistem ekonomi campuran, yakni sosialis dan liberal yang selama ini telah berjalan.[14]


[1] Sukwiaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukamto, Ekonomi SMA Kelas X, Yudhistira, Bogor, 2006, hal. 19.
[2] http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=157&fname=macam-macam.html.
[3] Michael H. Hart, 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa, Karisma Publishing Group, Batam, 2005, hal. 146-147.
[4] Muhammad Ramdhan Adhi, Globalisasi Skenario Mutakhir Kapitalisme, al-Azhar Press, Bogor, 2005, hal. 26.
[5] Deliarnov, ibid., hal. 168-169.
[6] Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1985, 298-299.
[7] http://www.e-dukasi.net/ibid.
[8] Franz Magnis Suseno, Marx Tentang Agama, Teraju, Bandung, 2002, hal. 199-202.
[9] Ali Maksum, Pengantar Filsafat dari Masa Klasik hingga Postmodernisme, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, hal. 154-155.
[10] Michael H. Hart, ibid., hal. 134-135.
[11] Jules Archer, Kisah Para Diktator Biografi Politik Para Penguasa Fasis, Komunis, Despotis dan Tiran, Narasi, Yogyakarta, 2004, hal. 23.
[12] Ibid., hal. 32-33.
[13] Sukwiaty, Ibid. hal. 20.
[14] http://www.forumbebas.com/thread-59925.html

Tidak ada komentar: